Demokrat Beri Sinyal Golkar-PKS Pilih Jalan LainJakarta (ANTARA) - Partai Demokrat memberikan sinyal kepada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera untuk memilih jalan lain jika tidak bisa membangun kebersamaan di dalam koalisi partai pendukung pemerintah.
"Partai Demokrat membangun koalisi yang sejati dengan partai-partai politik lain untuk mendukung pemerintah," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat membuka diskusi Pokja Ekuin dan Pokja Kesra Partai Demokrat di Jakarta, Kamis.
Diskusi antara lain dihadiri Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Hartadi B Sarwono.
Menurut Anas, koalisi yang sejati adalah koalisi yang memiliki akhlak, memegang teguh komitmen sampai akhir, dan menjunjung tinggi kerja sama.
Akhlak koalisi itu, kata dia, mengutamakan kebersamaan dan bukan mementingkan kepentingan sendiri yang berbeda-beda.
"Dengan menjunjung tinggi komitmen dan kerja sama maka pembangunan bangsa dan negara yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai dengan baik," katanya.
Anas Urbaningrum menegaskan bagi mitra koalisi yang tidak mau bersungguh-sungguh, saat ini sudah waktunya untuk memilih jalan lain.
Karena, katanya, Partai Demokrat mengingatkan kepada partai politik yang mnjadi mitra koalisi untuk memiliki akhlak, memegang teguh komitmen sampai akhir, dan menjunjung tinggi kerja sama.
Anas urbaningrum menambahkan saat ini Presiden Yudhoyono sedang merumuskan sebagian kesimpulan dan hal itu patur ditunggu bersama.
Usai menyampaikan sambutannya, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan sebagian kesimpulan yang sedang dirumuskan oleh Presiden, Anas enggan menjelaskan lebih lanjut.
Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah dua anggota koalisi yang mendukung usul hak angket pajak di DPR.
Dukungan terhadap hak angket pajak itu berseberangan dengan sikap Partai Demokrat dan anggota koalisi yakni Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan yang menolak usul hak angket pajak.
Usul hak angket pajak tersebut akhirnya batal disetujui DPR RI melalui rapat pariputna, pada Selasa (22/2), karena suara yang menolak sebanyak 266 suara yakni lebih banyak dua suara daripada yang mendukung yakni 264 suara.
