Benarkah ??

PAN Tak Risau SB Gandeng Keluarga Gus Dur
Selasa, 30 November 2010 , 14:02:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

SOETRISNO BACHIR/IST

RMOL. Mendirikan partai politik adalah hak setiap warga negara.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 30/11). 

Pernyataan Viva ini menanggapi keinginan mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir (SB), yang ingin mendirikan partai baru bersama keluarga besar mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Keinginan SB ini sempat disampaikan, saat mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng, di Jombang (Sabtu, 13/11).  

Viva juga yakin, PAN tidak akan terganggu dengan partai baru jika keinginan SB itu betul-betul terwujud. Katanya, PAN memiliki massa solid yang fanatik.

"Mas Tris itu tokoh nasional dan beliau punya hak sebagai warga negara untuk mendirikan partai. Yang pasti, kalau partai itu benar-benar ada, tidak akan mengganggu dan tidak akan merisaukan internal PAN," kata Viva.

Menurut Viva, PAN sendiri sedang fokus menyelesaikan proses konsolidasi partai hingga Januari mendatang. Setelah proses konsolidasi selesai, lanjutnya, PAN akan segera memantapkan program untuk mempersiapkan Pemilu 2014.[yan]

Benarkah...??

Hatta Rajasa Digoyang dari Medan
Selasa, 30 November 2010 , 19:08:00 WIB

Laporan: Zul Hidayat Siregar

HATTA RAJASA/IST

RMOL. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumatera Utara menggugat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN atas penerbitan surat keputusan tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumut periode 2010-2015.

"Kita menggugat karena pada Musyawarah Wilayah IV PAN Sumut yang berlangsung 1 Agustus 2010 dan diikuti 33 DPD serta seluruh DPC PAN se-Sumut banyak ditemukan kejanggalan yang mengangkangi konstitusi dan pedoman organisasi partai," ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Tapanuli Utara Budiawan S Pane kepada wartawan di Medan, hari ini Selasa (30/11).

Hadir pada kesempatan itu, antara lain, Ketua DPD PAN Kabupaten Labuhan Batu Utara Husni Lubis, Ketua DPD PAN Kabupaten Tapanuli Selatan H Naswardi Sihaloho, Ketua DPD PAN Kota Gunung Sitoli Ahmad Aswan Waruwu dan Sekretaris DPD PAN Kota Padang Sidempuan Towil Maaruf.

Menurut Budiawan Pane, pelaksanaan Muswarah Wilayah (Muswil) IV PAN Sumut sama sekali tidak mengindahkan AD/ART, Pedoman Organisasi (PO), dan petunjuk teknis yang dikeluarkan DPP PAN.

Hal itu, katanya, dibuktikan dengan tindakan Pembina Wilayah (Panwil) PAN Sumut-Sumbar Mulfachri Harahap yang langsung menunjuk Syah Affandin sebagai Ketua DPW PAN Sumut periode 2010-2015 pada saat agenda persidangan yang telah dijadwalkan dan disusun tim pengarah sama sekali belum berjalan. [zul]

Kedubes AS mempersembahkan: @america8

 oleh U.S. Embassy - Jakarta, Indonesia pada 30 November 2010 jam 15:08

@america adalah pusat budaya Amerika berteknologi tinggi di mana pengunjung dapat "Explore, Experience, and Express" hal-hal tentang Amerika Serikat dan berbagi tentang Indonesia dengan cara yang menarik dan inovatif.

Hal apa yang menarik tentang Amerika dan apa yang kamu suka tentang Indonesia?

Dalam ruang fisik dan virtual @ america, pengunjung akan bisa menggunakan teknologi mutakhir, permainan interaktif, dan menghadiri acara langsung yang telah difasilitasi untuk pertemuan orang-orang dalam dunia maya dan dunia nyata.

Demokrat untuk Test keberanian Republik dengan Vote Pajak-Cut

By James Rowley and Ryan J. Donmoyer - Nov 29, 2010 6:32 PM PT

Blooomberg-Kongres Demokrat siap untuk menguji Republik menyelesaikan tentang pajak minggu ini dengan memaksa showdown suara atas usulan mereka untuk memperpanjang pemotongan pajak kelas menengah.

AS Ketua DPR Nancy Pelosi akan menjadwalkan pemungutan suara pekan ini di undang-undang yang akan mempertahankan tarif pajak yang lebih rendah dan kredit meningkat yang berlaku pada $ pertama 250.000 dari pendapatan kotor sepasang suami istri atau $ 200.000 untuk satu orang, kata asistennya, Maryland Demokrat Chris Van Hollen .

Senat akan memilih "minggu depan" pada proposal Demokrat 'untuk memperpanjang pemotongan pajak penghasilan menengah, Ketua Komite Keuangan Max Baucus kepada wartawan kemarin.

"Harus ada suara awal pemotongan pajak pendapatan menengah" sebelum Senat mempertimbangkan alternatif tentang pajak Bush-era pemotongan ditetapkan untuk berakhir pada 31 Desember, kata Baucus, seorang Demokrat Montana. Waktunya suara akan tergantung pada sisa agenda Senat, katanya.

Laporan keuangan tersebut sinyal kesediaan oleh Demokrat untuk melihat seberapa jauh Partai Republik akan bertahan untuk ekstensi dari pemotongan pajak menguntungkan semua pembayar pajak, termasuk mereka yang berpendapatan lebih tinggi.

Perdebatan akan dimulai pada besok sungguh-sungguh di Gedung Putih ketika para pemimpin Kongres bertemu dengan Presiden Barack Obama. Pertemuan ini akan mencakup Partai Republik yang menganggap pajak marjinal yang lebih tinggi meningkatkan beban pada usaha kecil. Obama, sementara itu, mengatakan negara itu tidak mampu untuk meminjam $ 700 miliar untuk memperpanjang tarif pajak yang lebih rendah untuk penerima atas.

'Pertandingan Tinju'

"Ini benar-benar sentuhan-saat-sarung tangan," kata John Feehery, presiden QGA Komunikasi, yang adalah seorang penasihat komunikasi dengan mantan Ketua DPR Dennis Hastert, sebuah Republik Illinois. "Ini adalah pertama kalinya Partai Republik dan presiden akan memulai pertandingan tinju yang akan pergi lebih dari 13 putaran. Meskipun tidak ada banyak waktu, mereka masih akan berhati-hati karena mereka terlibat satu sama lain. "

Di Gedung Putih kemarin, Jurubicara Robert Gibbs mengatakan bahwa masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan cepat.

"Saya rasa ini adalah awal dari percakapan," kata Gibbs kepada wartawan. "Saya tidak berpikir ini akan menjadi pembicaraan terakhir bahwa kelompok ini telah di pajak tahun ini."

Pemimpin minoritas rumah John Boehner dari Ohio sebelumnya mengatakan dia akan memilih undang-undang pembatasan perpanjangan pemotongan pajak pada $ 250.000 apakah itu satu-satunya pilihan. Dia sekarang mengatakan sebaliknya.

"Kami membuat janji untuk Amerika untuk secara permanen menghentikan semua kenaikan pajak, dan itulah yang kita akan memperjuangkan," kata Michael Steel, juru bicara Boehner.

Harga Apakah Rise

Kecuali Kongres bertindak dengan 31 Desember, tarif pajak marjinal pajak akan naik di seluruh papan, kredit pajak bahwa keluarga manfaat akan dipotong, dan tingkat atas keuntungan modal dan dividen akan meningkat. Selain itu, pajak federal pada perkebunan senilai lebih dari $ 1 juta akan dibangkitkan setelah berakhir tahun 2010.

Berakhirnya pajak pemotongan berlaku dalam pemerintahan Presiden George W. Bush akan menambahkan $ 2.600 setiap tahun untuk beban pajak keluarga median-memperoleh penghasilan sekitar $ 70.000 setahun, menurut Clint Stretch, mengelola pokok di perusahaan konsultan Deloitte Pajak LLP di Washington.

Memperluas pemotongan pajak secara permanen akan biaya pemerintah sebesar $ 5 triliun pada pendapatan dan bunga utang selama dekade berikutnya, Kongres Research Service diperkirakan pada bulan Oktober.

Kegagalan untuk memperpanjang semua pemotongan pajak akan mengurangi 1 poin persentase dari pertumbuhan produk domestik bruto, menurut perkiraan yang dirilis pada bulan November oleh Barclay, mengurangi proyeksi pertumbuhan pada tahun 2011 dari 2,8 persen menjadi 1,8 persen, dengan "pertumbuhan tajam lebih rendah" dalam kuartal pertama.

Pertumbuhan PDB Efek

The memperkirakan pertumbuhan 2,8 persen menganggap pemotongan untuk lebih tinggi pendapatan pembayar pajak akan berakhir. Jika mereka diperpanjang, estimasi Barclay's adalah 3 persen pertumbuhan PDB pada tahun 20l1.

Suara di Senat atas usulan bersaing akan menguji apakah salah satu pihak memiliki 60 suara yang dibutuhkan untuk mengatasi rintangan prosedural. Baik rencana kemungkinan untuk menggalang bahwa banyak suara dan mendapatkan melalui Senat, senator mengatakan.

Sebuah penolakan kedua tindakan pemimpin Senat akan memberikan gambaran yang lebih jelas di mana anggota mereka berdiri sebagai mereka mulai negosiasi pada rencana kompromi.

Senator Dick Durbin dari Illinois, No senat's 2 Demokrat, mengatakan negosiasi memperluas pemotongan pajak juga akan mencakup tunjangan pengangguran memperpanjang darurat dan kredit pajak lainnya.

"Saya ingin menaruh beberapa hal yang lain di meja," kata Durbin hari ini di NBC's "Meet the Press" pada 28 November. "Kami memiliki pengangguran berjalan keluar," dan "Saya juga ingin memastikan bahwa kredit yang diterima-pajak penghasilan, kredit pajak pengasuhan anak, dan 'Membuat Pay' kredit pajak adalah bagian" dari diskusi.

Dana Pemulihan Kerusuhan Bocor, 200 Ribu Warga Maluku Gugat SBY

Selasa, 30/11/2010 13:19 WIB
Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Sebanyak 209.590 kepala keluarga (KK) warga Maluku menggugat Presiden SBY terkait dana pengungsian kerusuhan Maluku 1999 ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Perwakilan warga tersebut menilai ada kebocoran dana sebesar Rp 4,69 triliun yang tidak tersalurkan sehingga pemulihan pengungsi menjadi terhambat.

"Kami melakukan gugatan class action mewakili 209.590 KK yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jabar, Jatim dan NTT," ujar kuasa hukum warga, Syamsuri Launa Khalifatullah, usai mengikuti sidang di PN Jakpus, Jalan Gadjah Mada, Selasa, (30/11/2010).

Dalam sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pramodana Kusumahatmaja ini menggugat Presiden RI, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menkeu, Menko Polhukam, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Sulteng. Perwakilan warga ini tergabung dalam Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) yang datang ke Jakarta dari Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

"Dana yang tidak turun sebesar Rp 4,69 triliun. Total anggaran pemulihan pengungsian sebesar Rp 33,7 triliun. Nilai gugatan kami Rp 4,69 triliun ditambah denda 5 persen per bulan dari nilai gugatan," tambah Syamsuri.

Akibat dana pengungsian yang tidak seluruhnya sampai, kini banyak anak kecil yang putus sekolah, hidup di pengungsian yang tidak layak dan penghasilan sangat kurang. Pasca kerusuhan 1999, warga mengalami kerusakan rumah dan kerusakan harta benda karena dibakar serta dirampok. 

Dalam sidang itu, tidak satupun pihak tergugat hadir. Sidang akan dilanjutkan dua pekan lagi. 

"Keputusan panitia anggaran DPR tanggal 14 September 2004 harusnya tersalur sejak 2005 hingga sekarang," tutup Syamsuri.

Sultan HB X: Kedaulatan di Tangan Rakyat, Jangan Tanya Saya

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pengisian jabatan gubernur-wakil gubernur DIY pada masyarakat Yogyakarta. Pasalnya, adanya dialog dengan masyarakat dinilai bagian dari proses demokratisasi. "Ya terserah, tanya sama masyarakat, kedaulatan di tangan rakyat, jangan tanya sama saya," ujar Sultan di Balai Kepatihan DIY, Senin (29/11).

Perdebatan tentang RUU tersebut kian meruncing karena terkesan ada kesenjangan pemikiran antara Presiden SBY dan Sultan. Berawal pada 28 September lalu, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih secara langsung atau ditetapkan, disepakati melalui referendum.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, kata penguasa Yogyakarta itu, tak bisa menentukan itu sendiri. “Yang berhak menentukan apakah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan pemilihan atau penetapan adalah rakyat Yogyakarta sehingga ketika pemerintah pusat menentukan adanya pemilihan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur maka harus dilakukan referendum terlebih dahulu,” kata Sultan.

Namun,pada Jumat lalu (26/11), Presiden memimpin rapat terbatas membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta ini. Saat membuka rapat itu, Presiden menyatakan, sistem kerajaan tidak boleh berbenturan dengan demokrasi dan konstitusi.

Jika Copot Keistimewaan Yogya, Kembalikan Dulu 5 Juta Gulden Plus Bunga

Selasa, 30/11/2010 10:42 WIB

Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta paling berperan saat Republik Indonesia mengalami masa-masa sulit di masa awal kemerdekaan. Jutaan gulden dikucurkan dari kocek pribadi kraton untuk membayar para pegawai pemerintah tiga bulan pertama pemerintahan dipindah ke Yogya. Ibaratnya, Yogyakarta merawat bayi RI yang baru lahir.

"Kita hendaknya hargai sejarah, termasuk membalas budi kepada DIY, termasuk juga Sultan HB IX. Pada tahun 1945-1948 bahkan sampai awal 1949, Yogyakarta bagaikan bidan yang merawat bayi RI yang baru lahir," kata sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, saat dihubungi detikcom, Selasa (30/11/2010).

Pada tahun-tahun tersebut, Ibukota Indonesia yang masih berada di Jakarta sedang dalam suasana mencekam. Ribuan orang tewas dibantai oleh Belanda, Jepang, dan bahkan penduduk pribumi sendiri hingga akhirnya Soekarno-Hatta pun mengungsi ke Yogyakarta.

"Bayangkan, Soekarno dan keluarganya bersama Hatta waktu itu ke Yogyakarta naik satu gerbong ke Yogya tanpa bawa apa-apa. Kemudian ditampung di Yogya oleh Sultan HB," papar Asvi.

Tak cuma itu, para pegawai pemerintah pun saat itu yang menggaji adalah Kraton Yogya. Sedikitnya 5 juta gulden telah dikeluarkan oleh pihak kraton untuk menggaji para pegawai pemerintah kala itu. 

"Kalau mau mencopot keistimewaan Yogyakarta, kembalikan dulu 5 juta gulden termasuk bunga-bunganya. Zaman dulu uang segitu banyak banget," papar Asvi.

Bahkan, imbuh Asvi, saat Soekarno dan Hatta ditahan oleh pemerintah Belanda, baik Fatmawati Soekarno dan Rahmi Hatta, hidupnya juga masih dibiayai oleh Sultan HB IX. "Ibu Rahmi Hatta mengakui diberi 300 gulden," ujarnya.

RUU Keistimewaan DIY pertama kali diusulkan pada 2002 dan hingga kini belum juga diserahkan kepada DPR. Substansi kontroversial yang menyebabkan RUU ini tak juga beringsut aadalah kemimpinan DIY apakah dipilih langsung atau ditetapkan.

Presiden SBY memerintahkan RUU itu intens digodok. Dia menyebutkan,"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi." 

Statemen ini dimaknai bahwa SBY ingin Gubernur DIY dipilih lewat pilkada. Statemen itu juga disebut melukai perasaan warga Yogya.

10 Isu Top Bocoran Rahasia Diplomatik AS

Sebagian besar topik itu merupakan isu utama dalam tiga tahun terakhir

SELASA, 30 NOVEMBER 2010, 08:57 WIB

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange (AP Photo/Scanpix/Bertil Ericson)

• 
  

VIVAnews - Lima media massa utama internasional, Minggu 28 November 2010, mempublikasikan sejumlah bocoran informasi yang disebarkan laman WikiLeaks. Bocoran itu membuat AS resah karena mengungkap laporan komunikasi diplomatik Washington dengan para pejabat sejumlah negara mengenai isu-isu sensitif. 

Wikileaks mengungkapkan bahwa satu set lengkap dokumen itu terdiri dari 251.287 data dan terdiri dari 261.276.536 kata. "Ini tujuh kali lebih banyak dari 'The Iraq War Logs,' yang merupakan bocoran informasi rahasia yang sudah dipublikasikan sebelumnya," tulis Wikileaks.

Blogger Yahoo, Zachary Roth, lalu menghimpun sepuluh topik bocoran informasi Wikileaks yang paling hangat diulas kelima media massa, yaituNew York Times (AS),  Guardian (Inggris), Der Spiegel (Jerman), Le Monde (Prancis) and El Pais(Spanyol). 

Menurut Roth, sebagian besar topik itu merupakan isu utama dalam tiga tahun terakhir, diantaranya masalah nuklir Iran, Korea Utara, hingga tahanan Guantanamo. 

Berikut ini sepuluh topik utama bocoran informasi rahasia AS dari WikiLeaks: 

1. Sejumlah negara Timur Tengah jauh lebih khawatir atas program nuklir Iran ketimbang yang mereka ungkapkan kepada publik. Menurut salah satu laporan, Raja Abdullah dari Arab Saudi berulangkali meminta AS untuk "memotong kepala ular." Ini bisa diartikan menyerang program nuklir Iran. Pemimpin Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya juga mengutarakan pandangan yang sama. 

2. Duta Besar AS untuk Korsel Februari 2010 melapor kepada Washington bahwa China mungkin akan mendukung reunifikasi Korea sekaligus menjauhi Korea Utara. Menurut pejabat-pejabat China, seperti dikutip Guardian, sekutunya itu dianggap sebagai "anak manja."

3. Pemerintahan Barack Obama menawarkan "insentif" bagi negara-negara yang bersedia menjadi tempat penampungan baru bagi tahanan AS dari Guantanamo. Contohnya, pemimpin Slovenia ditawari bertemu dengan Presiden Obama dan Kiribati dibujuk bantuan jutaan dolar. 

4. Wakil Presiden Afganistan, Ahmed Zia Massoud, dilaporkan pernah membawa uang tunai US$52 juta saat mengunjungi Uni Emirat Arab pada 2010. Pemerintah Afganistan tercemar oleh tuduhan korupsi. Massoud sendiri membantah membawa uang keluar dari negaranya.

5. AS berupaya memindahkan uranium olahan tingkat tinggi dari suatu reaktor nuklir di Pakistan. AS khawatir Pakistan akan membangun senjata nuklir. Upaya itu dimulai pada 2007 dan terus berlangsung.

6. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memerintahkan para diplomat AS untuk mengorek informasi mengenai mitra-mitra asingnya. Bocoran dokumen dari WikiLeaks juga mengindikasikan bahwa Clinton bisa jadi telah meminta para diplomat untuk memata-matai rencana Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, atas Iran serta informasi mengenai Sudan, Afganistan, Pakistan, Somalia, dan Korut. 

  

7. Departemen Luar Negeri AS mencap Qatar sebagai negara terburuk di kawasan Teluk dalam hal penanggulangan terorisme. Dinas keamanan Qatar dilaporkan "enggan untuk bertindak atas sejumlah teroris karena khawatir akan ketahuan sebagai sekutu AS dan memicu serangan balasan," demikian ungkap suatu laporan. 

8. Perdana Menteri (PM) Rusia, Vladimir Putin, dan PM Silvio Berluconi dari Italia dilaporkan ternyata lebih akrab dari yang diduga sebelumnya. Putin telah memberi Berlusconi "hadiah-hadiah mahal" dan sejumlah kontrak energi yang menguntungkan. Berlusconi tampaknya kian berperan sebagai jurubicaranya Putin di Eropa," ungkap salah satu laporan.   

9. Hisbullah dilaporkan terus mendapat pasokan senjata dari Suriah, padahal Presiden Bashar Assad berjanji kepada AS untuk tidak lagi mengirim senjata kepada kelompok itu. 

10. Sejumlah laporan memberi ungkapan maupun kesan yang tidak enak didengar untuk beberapa pemimpin. Putin disebut sebagai "anjing alpha" dan Presiden Hamid Karzai dari Afganistan terkesan "digerakkan oleh paranoia." Kanselir Jerman, Angela Merkel, dinilai "menghindari risiko dan jarang kreatif." Sementara itu, pemimpin Libya, Muammar Khadafi, dilaporkan berjalan-jalan dengan seorang suster "blonde menggairahkan" asal Ukraina

Leaked Cables Depict a World Guessing About North Korea

DAVID E. Sanger

Diterbitkan di: November 29, 2010

WASHINGTON - Dengan Korea Utara pulih dari krisis ekonomi dan suksesi, para pejabat Amerika dan Korea Selatan awal tahun ini diam-diam mulai game apa yang akan terjadi jika Utara, dipimpin oleh salah satu dinasti yang paling brutal di dunia keluarga, runtuh.

Selama makan siang resmi di akhir Februari, seorang diplomat Korea Selatan atas yakin mengatakan kepada Duta Besar Amerika, Kathleen Stephens, bahwa musim gugur akan datang "dua sampai tiga tahun" setelah kematian Kim Jong-il, sakit negara pemimpin, Ms Stephens kemudian kabel Washington.Sebuah generasi baru pemimpin Cina muda "akan nyaman dengan Korea bersatu kembali dikendalikan oleh Seoul dan berlabuh ke Amerika Serikat dalam aliansi jinak," meramalkan diplomat, Chun Yung-woo,.

Tetapi jika Seoul ditakdirkan untuk mengontrol seluruh Semenanjung Korea untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia II, Cina - sekutu kuat yang membuat hidup Utara dengan makanan dan bahan bakar - harus menenangkan. Jadi Korea Selatan sudah berencana untuk meyakinkan perusahaan China bahwa mereka akan memiliki kesempatan komersial yang luas di bagian utara yang kaya mineral semenanjung.

Sedangkan untuk Amerika Serikat, kabel itu berkata, "China akan jelas 'tidak diterima' setiap kehadiran militer Amerika utara dari DMZ," garis demarkasi sangat ditambang

Warga Yogya Akan Melawan

Selasa, 30 November 2010 | 08:14 WIB

KEISTIMEWAAN DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pendukung keistimewaan Yogyakarta pro-penetapan marah dan bertekad melakukan perlawanan politik secara masif terhadap pemerintah pusat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh memaksakan konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Pendukung pro-penetapan siap menggelar sidang rakyat untuk menetapkan sendiri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Mereka yang pada hari Senin (29/11/2010) menyatakan dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur adalah Paguyuban Dukuh Se-DIY Semarsembogo di Yogyakarta, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Forum Komunikasi Seniman Tradisi Se-DIY, Parade Nusantara, komunitas Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda di Kuningan Jabar, pakar hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo, serta dua guru besar emeritus administrasi pemerintahan dan sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, dan Hotman Siahaan.

Sebelumnya, beberapa media memberitakan, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/11/2010), menyatakan, nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY  Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, ”Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, UU, dan peraturan pelaksanaannya.”

 ”Apakah yang dimaksud monarki itu karena kebetulan Sultan menjadi gubernur?” tanya Sultan HB X  kepada pers di Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (27/11/2010).

Sultan HB X menyatakan, apabila ia sebagai Sultan dianggap pemerintah pusat mengganggu penataan pemerintahan di DIY terkait pemilihan atau penetapan gubernur DIY, Sultan akan mempertimbangkan kembali jabatan gubernur yang dijabatnya itu. ”Kalau sekiranya saya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY, jabatan gubernur yang ada pada saya ini akan saya pertimbangkan kembali,” katanya.

Sementara di tingkat nasional, mayoritas fraksi di DPR pusat pun beberapa waktu lalu telah menyatakan mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Komunitas dan organisasi kemasyarakatan, para ilmuwan, serta politisi di DPR menilai pemerintah pusat selama ini—oleh kepentingan politik praktis—cenderung mengabaikan fakta sejarah nasional dan sumbangsih besar Yogyakarta bagi tegaknya Republik Indonesia muda ketika itu sehingga tetap lestari dan kokoh sampai sekarang.

Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda Eka Santosa mengatakan, proses pengangkatan Sultan HB X menjadi Gubernur DIY oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal.

Lomba Desain Logo Kedubes AS

to : Ahmad Baharun Nur

 oleh U.S. Embassy - Jakarta, Indonesia pada 29 November 2010 jam 15:19

Uji kreatifitasmu! Berikan idemu secara visual dalam bentuk logo yang mewakili hubungan AS dan RI. Jika kamu seorang desainer, ilustrator, pelukis sketsa, atau orang yang umumnya kreatif, ayo ikut merancang logo Kedubes AS!

Logo yang terpilih akan muncul pada ratusan barang dan tentunya halaman facebook kami. Untuk memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi, kami mengadakan kontes logo dan biarkan suara teman-temanmu memilih salah satu yang terbaik. Semoga sukses!

CARANYA MUDAH

1. Desain logo yang mewakili hubungan AS-RI
2. Kirim ke jakartasocnetwork@state.gov  

TIMELINE

Kompetisi Dibuka – 29 November

Kompetisi Ditutup – 15 Desember

Finalis diumumkan, Voting dibuka – 20 Desember

Voting ditutup – 29 Desember

Pemenang diumumkan – 30 Desember      

Logo baru dipasang – 1 Januari 2011 

PERATURAN

• Kamu dapat mengirimkan beberapa entri
• Logo kamu harus terlihat ok jika dicetak dalam warna hitam dan putih
• Kontes berlangsung sampai 15 Desember tengah malam WIB untuk mengirimkan ide logo ke jakartasocnetwork@state.gov.
• Logo akan resmi masuk ke dalam kontes dengan pengiriman .jpg atau .png
• Entri yang masuk dan memenuhi kriteria akan diseleksi oleh tim Facebook Kedubes AS Jakarta dan ditampilkan di halaman FB kami untuk dipilih oleh para penggemar lainnya
• Tim Facebook Kedubes AS akan membuat pilihan final berdasarkan pilihan terbanyak dan pertimbangan teknis
• Semua entri menjadi milik Kedubes AS dan berhak digunakan sepenuhnya oleh Kedubes AS
• Pemenang akan menerima hadiah menarik, termasuk barang yang dicetak dengan logo di atasnya
• Dilarang mengirimkan gambar yang tidak sopan dan tidak senonoh