TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Hubungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Demokrat dinilai semakin harmonis. Terakhir, Gerindra, yang selama ini terdengar vokal terhadap kebijakan pemerintah, kini mendukung Partai Demokrat yang menentang usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat ini memang tengah berusaha mencari simpati dari Demokrat dan Presiden SBY.
"Ini terkait dengan pencapresan dia (Prabowo) pada 2014. SBY tidak bisa mencalonkan diri kembali karena kendala konstitusi dan Demokrat belum memiliki capres definitif pada 2014," kata Burhanuddin kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011).
"Pada saat yang sama, dan ini saya kira jauh lebih urgent, Gerindra membutuhkan dukungan Demokrat agar parliamentary threshold tidak naik sampai 5 persen. Parliamentary threshold memungkinkan Gerindra tetap survive, saat ini pembahasannya sedang digodok di DPR," kata Burhanuddin.
Tak hanya itu, Burhanuddin juga memperkirakan Gerindra tengah mendekati Demokrat agar mau mengurangi presidential threshold di bawah 20 persen. Pada Pemilu 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju harus didukung parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara di parlemen sebanyak 20 persen.
Burhanuddin, yang juga alumnus Australian National University ini, mengatakan, peluang bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintahan cukup terbuka lebar. Hanya saja, alasan bergabungnya Gerindra ke koalisi menunggu sikap Golkar dan PKS.
Ia mengatakan, masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah tidak akan menimbulkan resistensi dari parpol yang selama ini setia mendukung pemerintahan SBY.
"Saya kira resisten kecil. Justru, kalau misalnya Golkar dan PKS diceraikan, Gerindra bisa dianggap sebagai penyelamat. Konteks masuknya Gerindra adalah bagian dari usaha untuk mengamankan kebijakan pemerintah di DPR. Meski jumlah kursinya hanya 5 persen, tapi dalam pertarungan yang sangat ketat suara Gerindra dapat membantu," katanya.