REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Golkar tak takut buka-bukaan terhadap masalah IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS). Bahkan Golkar mendukung dilakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya penjatahan saham kepada anggota DPR dari berbagai partai, termasuk dengan membentuk pansus.
Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan instruksi Ketua Umum PG sudah jelas terhadap masalah ini. Ketum meminta Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menyelidikinya sehingga bisa ditemukan bukti adanya penjatahan itu termasuk yang mengalir ke kader partainya di DPR. ''Golkar berkepentingan untuk membongkar kasus ini sekalian,'' tegasnya di Jakarta, Jumat (12/11).
Namun untuk teknis penyelidikan ini, Idrus menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Fraksi di DPR. ''Mau Pansus atau diselidiki oleh Komisi III, bicarakan di DPR,'' imbuhnya. Golkar perlu mengungkap kasus ini karena merasa ikut dituding menerima bagian dari IPO KS. Menurut Idrus, penyelidikan ini harus dilakukan untuk menghilangkan rasa saling curiga di antara elit parpol. ''Kita tidak ingin isu itu berkembang terus,'' katanya.
Idrus berjanji bila ada elit Partai Golkar yang ikut mendapatkan jatah saham IPO KS maka akan ditindak tegas. ''Bila ada elit Partai Golkar yang terlibat dengan mengatasnamakan partai dan dia terbukti, maka kita tidak segan mengambil tindakan,'' tegasnya.
''Kita tidak ingin membiarkan peristiwa seperti Century terulang lagi,'' pungkas Idrus.
Wasekjen DPP Golkar, Bambang Yoga Soegema, menyatakan DPP sudah membahas kasus IPO KS ini sejak pekan lalu. Dalam rapat DPP sempat mencuat usulan untuk memanggil penjamin emisi atau under writer IPO KS ke DPR. ''Kita undang ke DPR untuk memberikan data nama-nama yang ada dalam daftar pembeli saham KS,'' ungkapnya.
Wasekejen DPP Golkar lainnya, Nurul Arifin, menambahkan kasus KS ini penuh dengan kejanggalan. Karena itu, DPP meminta Fraksi Golkar di DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya. ''Bentu pansus untuk menyelidiki kenapa harga jualnya terlalu rendah,'' cetusnya.
