Jakarta, MMC Indonesia – Aksi ahoker Iwan Bopeng di tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari lalu menjadi perbincangan heboh. Pasalnya, Iwan Bopeng menyebut dirinya pernah memotong tentara di depan banyak orang.
Hal itu dikatakan Iwan Bopeng saat berseteru dengan petugas KPPS. Dia marah lantaran para pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa dipersulit untuk menyalurkan hak pilihnya.
Menyikapi insiden itu, para jawara dan pengacara akan turun tangan membantu pengawasan di TPS saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada19 April 2017 mendatang.
Menyikapi insiden itu, para jawara dan pengacara akan turun tangan membantu pengawasan di TPS saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada19 April 2017 mendatang.
Para jawara dan pengacara berkolaborasi dalam wadah bernama Bang Japar untuk untuk ikut membantu mengawasi TPS agar aksi-aksi pemaksaan kehendak dan premanisme tidak lagi terjadi pada hari pencoblosan nanti.
Gerakan Bang Japar ini merupakan salah satu program dari komunitas bernama Forum Indonesia. Salah satu inisiator Bang Japar yang juga senator Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, Bang Japar merupakan akronim dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara.
Fahira mengatakan, Bang Japar resah melihat begitu arogannya segerombolan orang mengintimidasi para petugas KPPS, seakan-akan mereka paling benar, paling berkuasa, dan paling paham hukum.
“Para jawara dan pengacara ini sepakat bahwa premanisme seperti ini harus dilawan secara elegan dan beradab. Untuk itu, Bang Japar nanti akan ikut mengawasi TPS. Poinnya, Bang Japar tidak ingin aksi-aksi seperti yang dilakukan ‘Iwan Kotak-Kotak’ terjadi lagi,” ujar Fahira Idris, di Jakarta (22/2).
Keresahan dan kekhawatiran para jawara dan pengacara bahwa kemungkinan besar aksi-aksi intimidasi dan premanisme bakal terjadi lagi pada putaran kedua Pilkada Jakarta, bukan tanpa alasan.
Sebab hingga saat ini aparat yang berwenang belum terlihat akan menindaklanjuti aksi intimidasi, ancaman, dan premanisme di TPS. Padahal aksi-aksi seperti ini masuk dalam pelanggaran pemilu karena sudah menggangu proses dan tahapan pilkada.
Sebab hingga saat ini aparat yang berwenang belum terlihat akan menindaklanjuti aksi intimidasi, ancaman, dan premanisme di TPS. Padahal aksi-aksi seperti ini masuk dalam pelanggaran pemilu karena sudah menggangu proses dan tahapan pilkada.
“Niat kita adalah ikut membantu penyelenggara pilkada, agar pilkada ini tidak hanya luber, tetapi juga jujur dan adil dengan menangkal tindakan intimidatif, curang dan arogan yang menganggu ketertiban di TPS,” imbuh Fahira.
Dari sisi keamanan, lanjtu Fahira, jika dibutuhkan maka Jawara akan membantu mengamankan TPS dari oknum-oknum yang coba mengacau. Sementara dari sisi hukum, para pengacara akan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan aturan.
Selain mencegah aksi-aksi premanisme di TPS, para jwara juga akan ikut mengawasi agar pada pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, tidak terjadi mobilisasi pemilih sehingga hanya mereka yang benar-benar berhak saja yang diperbolehkan masuk ke dalam bilik suara. [pojok/MMC]
