Fraksi PAN Nilai KMP dan KIH Sudah Tak Relevan
Alfani Roosy Andinni
Jum'at, 4 September 2015 - 17:14 WIB
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Mulfachri Harahap (kedua dari kanan). (SINDOphoto)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Mulfachri Harahap menilai, alasan PAN masuk gerbong Jokowi karena keberadaan dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah tidak relevan.
"Buat kami KMP-KIH sudah tidak relevan. Realita politik seperti itu. Keputusan yang diambil sudah tak ambil konfigurasi seperti itu," ujar Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Contohnya adalah terkait keputusan dua koalisi dalam menentukan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan ilkada. "Betapa seluruh partai yang ada, tidak lagi terikat konfigurasi KMP-KIH. Kami memandang KMP-KIH tak relevan saat ini," tegasnya.
Maka itu, pihaknya menawarkan opsi yang lebih maju. Hal itu, kata dia, berangkat dari keprihatinan mendalam dari situasi bangsa saat ini.
"Sungguh tidak ringan, dollar sudah Rp14 ribu sekian, harga sembako melonjak tinggi, berapa item tak ditemukan di pasar, situasi makin buruk," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu yakin, mendukung pemerintah adalah salah satu cara untuk keluar dari masalah ini ciptakan stabilitas politik.
"Itu bisa dilakukan asal konsolidasi dilakukan. Tarik menarik KMP-KIH bikin momen kegaduhan dan buat kita susah keluar dari krisis. Maka kami putuskan mendukung pemerintah, dengan harapan konsolidasi untuk stabilitas politik
Alfani Roosy Andinni
Jum'at, 4 September 2015 - 17:14 WIB
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Mulfachri Harahap (kedua dari kanan). (SINDOphoto)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Mulfachri Harahap menilai, alasan PAN masuk gerbong Jokowi karena keberadaan dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah tidak relevan.
"Buat kami KMP-KIH sudah tidak relevan. Realita politik seperti itu. Keputusan yang diambil sudah tak ambil konfigurasi seperti itu," ujar Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Contohnya adalah terkait keputusan dua koalisi dalam menentukan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan ilkada. "Betapa seluruh partai yang ada, tidak lagi terikat konfigurasi KMP-KIH. Kami memandang KMP-KIH tak relevan saat ini," tegasnya.
Maka itu, pihaknya menawarkan opsi yang lebih maju. Hal itu, kata dia, berangkat dari keprihatinan mendalam dari situasi bangsa saat ini.
"Sungguh tidak ringan, dollar sudah Rp14 ribu sekian, harga sembako melonjak tinggi, berapa item tak ditemukan di pasar, situasi makin buruk," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu yakin, mendukung pemerintah adalah salah satu cara untuk keluar dari masalah ini ciptakan stabilitas politik.
"Itu bisa dilakukan asal konsolidasi dilakukan. Tarik menarik KMP-KIH bikin momen kegaduhan dan buat kita susah keluar dari krisis. Maka kami putuskan mendukung pemerintah, dengan harapan konsolidasi untuk stabilitas politik
