Anis Matta.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh koalisi pascapembahasan usulan hak angket pajak menunjukkan rapuhnya koalisi yang dikelola oleh Partai Demokrat. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, kegagalan mengelola komunikasi antarpartai anggota yang sebenarnya dilakukan oleh elite Demokrat malah justru menimpa anggota koalisi lainnya. Anis mengatakan, komunikasi memang menjadi masalah terbesar koalisi.
"Dalam perspektif komunikasi, elite Demokrat gagal mengelola perbedaan di dalam koalisi, tapi ditimpakan kepada anggota koalisi yang lain. Apa susahnya sih mengundang pemimpin partai-partai untuk bicara sama-sama. Itu kan sederhana. Tapi itu tak pernah terjadi. Yang sering kita dengar (dalam rapat), ini ada perintah dari SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," katanya di ruangan pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Anis mengeluhkan, anggota koalisi lainnya, terutama PKS, tak pernah diperlakukan layaknya partai koalisi. Justru Demokrat berlaku seolah-olah PKS dan partai-partai lainnya sebagai partai yang sudah diakusisi oleh Demokrat.
Wakil Ketua DPR RI ini juga membantah pernyataan bahwa PKS jarang datang dalam rapat-rapat koalisi. Menurutnya, PKS selalu mengirimkan utusan. Siapapun yang hadir, lanjutnya, seharusnya diperlakukan sebagai pemegang mandat dari PKS.
"Tapi kita tanya, kenapa orang-orang itu tak hadir karena fungsi Setgab sudah melenceng dari dapur komunikasi menjadi ajang sosialisasi. Masa rapat cuma untuk bilang, ini ada keputusan SBY. Kalau mau memberi tahu ada keputusan SBY seperti itu, SMS saja. Enggak perlu rapat," tambahnya.
PKS sendiri tak akan terprovokasi pada pernyataan-pernyataan elite Demokrat. Menurut Anis, PKS hanya akan menunggu keputusan dari Presiden SBY sendiri selaku pimpinan koalisi yang menjadi mitra langsung saat menandatangani kontrak koalisi. Anis juga mengaku tak tahu-menahu ada komunikasi tertutup antarpartai koalisi yang berlangsung tadi malam di kediaman Presiden SBY di Cikeas.
"Sebenarnya tak apa kalau PKS tak diajak bicara, PKS sudah terlalu sering tak diajak bicara. Waktu Setgab dijadikan saja, kita terima jadi. Katanya, Pak SBY sebagai Ketua Setgab, Pak Ical sebagai Ketua Harian, dan sekretarisnya Pak Syarief. Tapi kita terima saja karena itu tidak prinsipil. Itu sudah sering terulang hal-hal seperti itu," tandasnya.
