10 maret adalah hari yg sangat bersejarah buat beliau.....SELAMAT ULANG TAHUN SDRKU......SEMOGA AMAL IBADAH DAN KINERJA DI DPR DI RIDHOI ALLAH SWT...AMIEN....
Hal-hal yang sudah beliau lakukan selaku anggota dpr - ri komisi ix :
Jakarta - Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan untuk meminta IPB mengumumkan merek susu berbakteri sakazaki. Jika keputusan ini tidak juga ditindaklanjuti, maka tindakan tersebut dinilai sebagai pelecehan terhadap MA.
"Selain demi kepentingan masyarakat luas, pengumuman merek susu harus dilakukan untuk menghormati MA. MA jangan dilecehkan," ujar Anggota Komisi IX Riski Sadig dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Sabtu (19/2/2011).
Menurut Rizki, memang sudah tidak begitu urgen untuk mengetahui merk-merk susu yang mengandung bakteri pada tahun 2003-2008, karena produk tersebut sudah tidak diproduksi sekarang. Namun menurut politisi asal PAN ini, keputusan MA harus tetap dilaksanakan karena jika tidak, akan berimbas pada efek negatif berkepanjangan.
"Kalau seperti sekarang ini kan, seperti ada sikap saling ketidakpercayaan yang berlarut-larut," tutur Rizki.
Polemik ini bermula ketika ketika para peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) menemukan adanya kontaminasi Enterobacter Sakazakii sebesar 22,73 persen dari 22 sampel susu formula yang beredar tahun 2003 hingga 2006. Hasil riset itu dilansir Februari 2008. Namun, IPB tidak bersedia menyebutkan merek susu yang dimaksud. Begitu juga dengan pihak Kemenkes.
Menkes pun digugat di PN Jakarta Pusat untuk mengumumkan susu yang mengandung bakteri tersebut. Bahkan putusan di tingkat Kasasi telah memerintahkan agar Kementerian Kesehatan segera mengumumkan susu yang mengadung bakteri tersebut. Dengan alasan belum menerima salinan surat putusan kasasi MA terkait susu Formula.
Seperti dikutip dari putusan MA, majelis hakim yang diketuai oleh Ketua MA, Harifin Tumpa memberikan 3 pertimbangan atas putusannya. Pertama, hasil penelitian ini yang tidak dipublikasikan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat karena dapat merugikan konsumen.
Kedua, suatu penelitian yang telah dilakukan yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat harus dipublikasikan agar masyarakat lebih waspada. Dan ketiga, tindakan tidak mengumumkan hasil penelitian adalah merupakan tindakan yang tidak hati-hati yang dilakukan Tergugat (Menkes, IPB dan BPOM).
Ada Persengkongkolan IPB & Produsen Susu Berbakteri?
Sabtu, 19/02/2011 | 18:04 WIBJakarta - Institut Pertanian Bogor (IPB) terus didesak Komisi IX DPR RI terus membuka merek-merek susu yang pada 2003-2006 tercemar bakteri Sakazakii. Desakan itu disebabkan, isu mengenai susu formula tersebut sudah semakin meresahkan masyarakat.
"Komisi IX menuntut agar merek-merek susu tersebut segera dibuka karena masalahnya sudah berbelit-belit," kata anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Riski Sadig.
Menurutnya, dalam kasus tersebut, ada dua persoalan yang dilihat DPR. "Pertama, tuntutan masyarakat untuk segera mengumumkan merek susu. Kedua, masalah putusan MA yang belum direalisasikan pihak tergugat yaitu Menkes, BPOM dan IPB," katanya.
Selain dua kasus tersebut, Sadig juga menduga ada kesepakatan antara pihak IPB dengan produsen susu formula di Indonesia karena IPB yang menjadi satu-satunya lembaga yang mengetahui merek susu masih enggan membuka merek-merek susu tersebut.
Sadig mengatakan, jika IPB terus bersikeras tidak mengumumkan nama-nama susu itu, maka menjadi hal yang wajar apabila masyrakat terus berprasangka bahwa terjadi kesepakatan antara produsen dengan IPB.
Politisi PAN tersebut tetap mendesak Kemenkes untuk menekan IPB membongkar nama-nama merek susu berbakteri Sakazakii pada 2003-2006. Namun, ia menyayangkan sikap Kemenkes yang tidak berbuat sesuai keinginan DPR dengan dalih tidak tahu tentang penelitian Sakazakii yang dilakukan IPB. (MIOL)
"Komisi IX menuntut agar merek-merek susu tersebut segera dibuka karena masalahnya sudah berbelit-belit," kata anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Riski Sadig.
Menurutnya, dalam kasus tersebut, ada dua persoalan yang dilihat DPR. "Pertama, tuntutan masyarakat untuk segera mengumumkan merek susu. Kedua, masalah putusan MA yang belum direalisasikan pihak tergugat yaitu Menkes, BPOM dan IPB," katanya.
Selain dua kasus tersebut, Sadig juga menduga ada kesepakatan antara pihak IPB dengan produsen susu formula di Indonesia karena IPB yang menjadi satu-satunya lembaga yang mengetahui merek susu masih enggan membuka merek-merek susu tersebut.
Sadig mengatakan, jika IPB terus bersikeras tidak mengumumkan nama-nama susu itu, maka menjadi hal yang wajar apabila masyrakat terus berprasangka bahwa terjadi kesepakatan antara produsen dengan IPB.
Politisi PAN tersebut tetap mendesak Kemenkes untuk menekan IPB membongkar nama-nama merek susu berbakteri Sakazakii pada 2003-2006. Namun, ia menyayangkan sikap Kemenkes yang tidak berbuat sesuai keinginan DPR dengan dalih tidak tahu tentang penelitian Sakazakii yang dilakukan IPB. (MIOL)
2011-02-19 - suaramerdeka.com
Jakarta, CyberNews. Institut Pertanian Bogor (IPB) terus didesak Komisi IX DPR RI terus membuka merek-merek susu yang pada 2003-2006 tercemar bakteri Sakazakii. Desakan itu disebabkan, isu mengenai susu formula tersebut sudah semakin meresahkan masyarakat.
"Komisi IX menuntut agar merek-merek susu tersebut segera dibuka karena masalahnya sudah berbelit-belit," kata Riski Sadig anggota Komisi IX dari fraksi PAN.
Menurutnya, dalam kasus tersebut, ada dua persoalan yang dilihat DPR. ...
"Komisi IX menuntut agar merek-merek susu tersebut segera dibuka karena masalahnya sudah berbelit-belit," kata Riski Sadig anggota Komisi IX dari fraksi PAN.
Menurutnya, dalam kasus tersebut, ada dua persoalan yang dilihat DPR. ...
2011-02-19 - www.metrotvnews.com
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi IX DPR RI terus mendesak agar Institut Pertanian Bogor (IPB) membuka merek-merek susu formula yang pada 2003-2006 tercemar bakteri Enterobacter sakazakii. Karena, masalah susu formula sudah tersebut semakin meresahkan masyarakat.
"Komisi IX DPR menuntut agar merek-merek susu tersebut segera dibuka karena masalahnya sudah berbelit-belit," kata Riski Sadig anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional di Jakarta, Sabtu (19/2).
Menurut Sadig, ada ...
"Komisi IX DPR menuntut agar merek-merek susu tersebut segera dibuka karena masalahnya sudah berbelit-belit," kata Riski Sadig anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional di Jakarta, Sabtu (19/2).
Menurut Sadig, ada ...
2011-02-19 - us.detiknews.com
Jakarta - Tim peneliti IPB sampai saat ini belum juga mengumumkan merek susu formula yang mengandung bakteri enterobacter sakazakii. Kondisi demikian justru dapat menimbulkan perang bisnis antara produsen susu formula dan sangat rawan untuk dipolitisasi.
"Bisa itu digelindingkan untuk perang bisnis antara produsen susu," ujar Anggota Komisi IX DPR, Riski Sadig, usai acara diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu(19/2/2011).
Menurut Riski, sampai saat ini indikasi ...
"Bisa itu digelindingkan untuk perang bisnis antara produsen susu," ujar Anggota Komisi IX DPR, Riski Sadig, usai acara diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu(19/2/2011).
Menurut Riski, sampai saat ini indikasi ...
2011-02-19 - us.detiknews.com
Jakarta - Hasil penelitian IPB yang tidak dipublikasikan secara utuh jadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Para peneliti diminta dapat menjadikan hal ini sebagai pelajaran di kemudian hari. Pelajaran apakah yang bisa dipetik?
"Dari kasus ini pelajaran yang dapat diambil adalah, peneliti harus mempublikasikan hasil penelitiannya secara utuh kepada masyarakat. Kalau masih setengah-setengah, ya jangan buru-buru diumumkan," tukas Anggota Komisi IX DPR, Riski Sadig, dalam diskusi di ...
"Dari kasus ini pelajaran yang dapat diambil adalah, peneliti harus mempublikasikan hasil penelitiannya secara utuh kepada masyarakat. Kalau masih setengah-setengah, ya jangan buru-buru diumumkan," tukas Anggota Komisi IX DPR, Riski Sadig, dalam diskusi di ...
2011-02-19 - us.detiknews.com
Jakarta - Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan untuk meminta IPB mengumumkan merek susu berbakteri sakazaki. Jika keputusan ini tidak juga ditindaklanjuti, maka tindakan tersebut dinilai sebagai pelecehan terhadap MA.
"Selain demi kepentingan masyarakat luas, pengumuman merek susu harus dilakukan untuk menghormati MA. MA jangan dilecehkan," ujar Anggota Komisi IX Riski Sadig dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Sabtu (19/2/2011).
Menurut Rizki, memang sudah tidak begitu ...
"Selain demi kepentingan masyarakat luas, pengumuman merek susu harus dilakukan untuk menghormati MA. MA jangan dilecehkan," ujar Anggota Komisi IX Riski Sadig dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Sabtu (19/2/2011).
Menurut Rizki, memang sudah tidak begitu ...
2011-02-19 - news.okezone.com
JAKARTA - Meski sudah didesak, IPB tetap tidak mau mengumumkan merek susu formula bayi yang mengandung Enterobacter Sakazakii. Kemudian muncul banyak dugaan.
“MA sudah berjalan, pemerintah harus memikirkan agar hukum tidak disepelekan. Apa yang menyebabkan tidak disebutkan? Jangan salahkan kalau disebut telah terjadi proses transaksional antara produsen dengan peneliti,” ujar anggota Komisi IX DPR AhmadRiski Sadig di Jakarta, Sabtu (19/2/2011).
Kalau merek susu yang awalnya ...
“MA sudah berjalan, pemerintah harus memikirkan agar hukum tidak disepelekan. Apa yang menyebabkan tidak disebutkan? Jangan salahkan kalau disebut telah terjadi proses transaksional antara produsen dengan peneliti,” ujar anggota Komisi IX DPR AhmadRiski Sadig di Jakarta, Sabtu (19/2/2011).
Kalau merek susu yang awalnya ...
2011-02-19 - us.nasional.vivanews.com
Konsumen Kesehatan Indonesia, dan Riski Sadig, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN.
Seperti diketahui, masalah ini berawal saat para peneliti IPB menemukan adanya kontaminasi Enterobacter Sakazakii sebesar 22,73 persen dari 22 sampel susu formula yang beredar tahun 2003 hingga 2006. Hasil riset itu dilansir pada Februari ...
Seperti diketahui, masalah ini berawal saat para peneliti IPB menemukan adanya kontaminasi Enterobacter Sakazakii sebesar 22,73 persen dari 22 sampel susu formula yang beredar tahun 2003 hingga 2006. Hasil riset itu dilansir pada Februari ...
2011-02-19 - jabar.tribunnews.com
JAKARTA, TRIBUN - Institut Pertanian Bogor(IPB) kembali didesak untuk mengumumkan produsen susu berbakteri Enterobacter Sakazakii. Menurut Anggota Komisi IX DPR Riski Sadig, hal itu harus dilakukan meski kondisi ekonomi runtuh.
"Apa sih yang harus ditakutkan, tutupnya pabrik? Ya itu konsekuensi. Harus dilakukan meski kondisi ekonomi menjadi goyah," ujar Riski saat diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/2/2011).
Menurut Riski, IPB juga diminta jangan terbebani untuk ...
"Apa sih yang harus ditakutkan, tutupnya pabrik? Ya itu konsekuensi. Harus dilakukan meski kondisi ekonomi menjadi goyah," ujar Riski saat diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/2/2011).
Menurut Riski, IPB juga diminta jangan terbebani untuk ...
2011-02-19 - us.detiknews.com
Jakarta - Institut Pertanian Bogor (IPB) terus didesak untuk mengumumkan produsen susu berbakteri Enterobacter Sakazakii. Hal tersebut harus dilakukan, apapun risikonya meski perekonomian di Indonesia menjadi terguncang.
"Apa sih yang harus ditakutkan, tutupnya pabrik? Ya itu konsekuensi. Harus dilakukan meski kondisi ekonomi menjadi goyah," ujar Anggota Komisi IX Riski Sadig dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Sabtu (19/2/2011).
Menurut politisi dari PAN ini, IPB ...
"Apa sih yang harus ditakutkan, tutupnya pabrik? Ya itu konsekuensi. Harus dilakukan meski kondisi ekonomi menjadi goyah," ujar Anggota Komisi IX Riski Sadig dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Sabtu (19/2/2011).
Menurut politisi dari PAN ini, IPB ...
2011-02-17 - www.bisnis.com
Institut Pertanian Bogor terhadap adanya kandungan bakteri Enterocbacter Sakazakii dari 22 sampel produk susu formula, yang beredar pada 2003-2006, hal ini diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2975 K/Pdt/2009.
A. Riski Sadig, Ketua Poksi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Komisi IX DPR, menyatakan kecewa terhadap hasil Rapat Kerja dengan Kemenkes, sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan BPOM dan Dekan FKH IPB.
Menurut Riski, pihak-pihak tersebut tidak ada satupun yang bersedia ... apaun hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut. Sebab, ...
A. Riski Sadig, Ketua Poksi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Komisi IX DPR, menyatakan kecewa terhadap hasil Rapat Kerja dengan Kemenkes, sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan BPOM dan Dekan FKH IPB.
Menurut Riski, pihak-pihak tersebut tidak ada satupun yang bersedia ... apaun hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut. Sebab, ...
2011-01-31 - www.antaranews.com
.
Muswil IV BM PAN Jatim diikuti oleh 514 peserta dari perwakilan 29 DPD, sedangkan sembilan DPD lainnya tidak diperkenankan menjadi peserta karena belum menggelar musda di daerahnya masing - masing.
Selain Gubernur Jatim Soekarwo, hadir juga pada pembukaan muswil, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga Ketua DPW PAN Jatim, dam Ketua Umum DPP BM PAN sekaligus anggota Komisi IX DPR RI Riski ... Sadig. ...
Muswil IV BM PAN Jatim diikuti oleh 514 peserta dari perwakilan 29 DPD, sedangkan sembilan DPD lainnya tidak diperkenankan menjadi peserta karena belum menggelar musda di daerahnya masing - masing.
Selain Gubernur Jatim Soekarwo, hadir juga pada pembukaan muswil, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, Bupati Bojonegoro Suyoto, yang juga Ketua DPW PAN Jatim, dam Ketua Umum DPP BM PAN sekaligus anggota Komisi IX DPR RI Riski ... Sadig. ...
2010-11-29 - us.detiknews.com
lain jadi mikir 10 kali lipat untuk menyiksa pembantunya. Begitu juga kasus kekerasan yang lain," kata politisi PKS ini.
Sementara itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) RiskiSadig meminta agar pemerintah memoratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan sampai ada kepastian bahwa TKI kita mendapat jaminan di Arab Saudi.
"Lebih terhormat diam nganggur di rumah selama setahun tapi nanti berangkat dengan wibawa dan kepastian daripada berangkat sekarang tapi tidak ada ...
Sementara itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) RiskiSadig meminta agar pemerintah memoratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan sampai ada kepastian bahwa TKI kita mendapat jaminan di Arab Saudi.
"Lebih terhormat diam nganggur di rumah selama setahun tapi nanti berangkat dengan wibawa dan kepastian daripada berangkat sekarang tapi tidak ada ...
2010-09-30 - www.republika.co.id
milik para pekerja sebanyak Rp 4,9 triliun yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Dalam rilis yang diterima Republika, DPR melihat Jamsostekseharusnya lebih mengedepankan fungsi utamanya sebagai pelindung tenaga kerja. Riski Sadig, Wakil Ketua Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR, menyatakan turut prihatin dengan kondisi tersebut.
"Kami juga sayang dengan Dirut Jamsostek saat ini, makanya jangan sampai kebijakanJamsostek bisa menjadi masalah perorangan, karena seperti kita ketahui bahwa ...
Dalam rilis yang diterima Republika, DPR melihat Jamsostekseharusnya lebih mengedepankan fungsi utamanya sebagai pelindung tenaga kerja. Riski Sadig, Wakil Ketua Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR, menyatakan turut prihatin dengan kondisi tersebut.
"Kami juga sayang dengan Dirut Jamsostek saat ini, makanya jangan sampai kebijakanJamsostek bisa menjadi masalah perorangan, karena seperti kita ketahui bahwa ...
2010-07-21 - www.republika.co.id
, Rabu (21/7).
Charles menuturkan, saat ini para fraksi masih menyuarakan pandangannya masing-masing terhadap RUU ini.
Pendapat serupa juga dilontarkan sesama anggota komisi IX lainnya, Riski Sadig, dari Fraksi Amanat Nasional. Riski menjelaskan, saat ini Komisi IX mengusulkan pembahasan tujuh RUU. "Tiga dari panja kesehatan, tiga dari panja tenaga kerja, dan satu usulan komisi, yakni RUU BPJS," terangnya.
RUU BPJS, lanjut Riski, mempunyai tingkat resistansi yang lebih kecil di antara para ...
Charles menuturkan, saat ini para fraksi masih menyuarakan pandangannya masing-masing terhadap RUU ini.
Pendapat serupa juga dilontarkan sesama anggota komisi IX lainnya, Riski Sadig, dari Fraksi Amanat Nasional. Riski menjelaskan, saat ini Komisi IX mengusulkan pembahasan tujuh RUU. "Tiga dari panja kesehatan, tiga dari panja tenaga kerja, dan satu usulan komisi, yakni RUU BPJS," terangnya.
RUU BPJS, lanjut Riski, mempunyai tingkat resistansi yang lebih kecil di antara para ...
2010-06-29 - m.mediaindonesia.com
JAKARTA--MI: Komisi IX DPR akan memanggil Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih untuk meminta keterangan terkait ketidakjelasan aset bergerak dan tidak bergerak di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp1,2 triliun.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dan anggota Komisi IX Riski Sadig di Jakarta, Selasa (29/6).
"Seusai masa reses kami akan menggelar Raker (rapat kerja) dengan Kemenkes dan menanyakan hasil audit BPK tersebut," ungkap Riski.
Menurutnya, opini ...
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dan anggota Komisi IX Riski Sadig di Jakarta, Selasa (29/6).
"Seusai masa reses kami akan menggelar Raker (rapat kerja) dengan Kemenkes dan menanyakan hasil audit BPK tersebut," ungkap Riski.
Menurutnya, opini ...
2010-05-25 - www.republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR menyangkal adanya usaha untuk memperlambat pembahasan RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT). Anggota FPAN,Riski Sadig, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PRT di Indonesia.
Bahkan sampai saat ini, Riski mengaku masih belum menerima draf RUU PRT. ''Sampai saat ini kami masih belum menerima materinya, sehingga belum bisa menyampaikan pandangan terkait RUU ini,'' ujarnya ...
Bahkan sampai saat ini, Riski mengaku masih belum menerima draf RUU PRT. ''Sampai saat ini kami masih belum menerima materinya, sehingga belum bisa menyampaikan pandangan terkait RUU ini,'' ujarnya ...
2010-05-11 - www.republika.co.id
Hak pembantu rumah tangga: jam kerja.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengkajian RUU pembantu rumah tangga (PRT) masih dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, A Riski Sadig, mengakui, saat ini pihaknya sedang mencari formula yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
Pengkajian tersebut, lanjut Riski, dilakukan dengan cara meminta pendapat dari LSM dan para pengguna jasa PRT. Dia mengatakan, hak-hak PRT harus lebih diperhatikan. Antara lain, dia menyebutkan mengenai jam kerja para ...
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengkajian RUU pembantu rumah tangga (PRT) masih dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX, A Riski Sadig, mengakui, saat ini pihaknya sedang mencari formula yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
Pengkajian tersebut, lanjut Riski, dilakukan dengan cara meminta pendapat dari LSM dan para pengguna jasa PRT. Dia mengatakan, hak-hak PRT harus lebih diperhatikan. Antara lain, dia menyebutkan mengenai jam kerja para ...