SABTU, 04 DESEMBER 2010 | 16:59 WIB
Spanduk yang dipasang oleh Kawula Ngayogyakarta Hadiningrat di depan Gedung Agung Yogyakarta. TEMPO/ Arif Wibowo
TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA - Penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata belum meredam protes dari warga Yogyakarta. Penjelasan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini justru menimbulkan masalah baru.
Beredar kabar, GBPH Prabukusumo memutuskan mundur dari posisinya sebagai Ketua Partai Demokrat DIY. Tak hanya itu, adik kandung Sultan HB X ini juga mengembalikan kartu tanda anggotanya kepada pengurus daerah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY Putut Wiryawan membenarkan kabar GBPH Prabukusumo berniat mundur dari posisinya sebagai Ketua Partai Demokrat DIY menyusul kontroversi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Putut, itu adalah sikap pribadi Prabukusumo sebagai politisi. “ Itu sikap pribadi beliau dan bukan organisasi DPD Partai Demokrat DIY.” kata Putut Wiryawan saat dihubungi Tempo di Yogyakarta, Sabtu 3 Desember 2010.
Kabar Prabukusumo bakal mundur santer beredar sejak kemarin melalui pesan pendek yang diterima Tempo. Dalam pesan pendek yang diterima Tempo, disebutkan Prabukusumo memilih bersikap mundur dan membubarkan diri dari keanggotannya di Partai Demokrat bila DPP Partai Demokrat tak sejalan dengan aspirasi rakyat Yogyakarta. “ Kami akan berjuang untuk harga diri dan martabat HB IX DAN PA VIII “ begitu tulis pesan pendek itu.
Sumber Tempo yang dekat dengan Prabukusumo menegaskan, keputusan mundur Prabukusumo ini sudah dipikirkan sejak beberapa bulan terakhir menyusul menajamnya pertentangan pendapat soal keistimewaan Yogyakarta. Terutama antara tokoh-tokoh yang tetap menginginkan status keistimewaan DIY melalui system penetapan dengan DPP Partai Demokrat yang menginginkan pemilihan langsung.
“ Beliau mempertimbangkan akan mundur karena aspirasi rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat yang diperjuangkan bertabrakan dengan aspirasi Pengurus Pusat Partai Demokrat” kata sumber Tempo dari kalangan Keraton ini.
Hingga berita ini diturunkan Tempo belum berhasil menghubungi Prabukusumo.
