JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Mustafa Abubakar menjelaskan semua hal yang ingin diketahui masyarakat terkait dengan penetapan harga saham perdana PT Krakatau Steel atau KS sebesar Rp 850 per lembar. Masyarakat harus terpuaskan dengan penjelasan itu sehingga alasan penetapan harga yang dinilai terlalu murah itu bisa dipahami secara lengkap.
"Sekarang, kita semua sudah mendengar harga Rp 850 dan itu menimbulkan reaksi. Pandangan saya, silakan saja dibuka kepada publik prosesnya, apapun yang dikehendaki masyarakat, jelaskan setransparan mungkin. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan prasangka. Intinya transparansi dan akuntabilitas. Saya mengajukan itu ke Pak Mustafa (Menteri BUMN). Jawab pertanyaan, mengapa harga ditetapkan sebesar itu?" ungkap Hatta di Jakarta, Rabu (3/11/2010).
Menurut Hatta, publik berhak mengetahui apa saja, terkecuali masalah-masalah yang merupakan bagian dari rahasia negara. Sepanjang tidak berbenturan dengan kerahasiaan negara, maka masalah penetapan harga saham KS harus diungkap seluruhnya.
Oleh karena itu, Hatta juga mengharapkan adanya kemungkinan penjelasan yang lengkap dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bappem-LK). Bapepam-LK perlu berbicara karena merupakan lembaga yang paling tahu informasi yang boleh diungkapkan ke publik dan yang tidak dapat diekspos pada masyarakat.
"Bapepam kan yang punya otoritas dalam hal seperti ini. Apakah ada yang dilindungi UU atau tidak. Namun, yang tidak kalah penting adalah jelaskan tentang proses pengambilan keputusannya, sehingga harga itu keluar," tegas Hatta.
Penetapan harga saham perdana KS mengundang polemik karena ditetapkan mendekati batas bawah dari kisaran harga perkiraan yang ada di level Rp 800-Rp 1.150 per lembar. Padahal setiap Rp 50 harga saham KS ditetapkan di bawah nilai wajarnya, maka perusahaan akan dirugikan sekitar Rp 150 miliar, karena jumlah saham yang dilepas dalam IPO ini mencapai 3,1 miliar lembar.
