Jakarta - Rombongan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)DPR akhirnya memutuskan untuk bertolak ke Belanda 15 November mendatang. Meski hanya diikuti 4 orang anggota, kunjungan kerja ke Negeri Kincir Angin itu tetap akan dilakukan.
"Kami rasa kerja ini sangat efektif dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara," ujar anggota BAKN DPR, Eva Kusuma Sundari, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2010.
Keempat anggota BAKN DPR yang bertolak ke Belanda adalah Eva Kusuma Sundari, Muhammad Syaiful Imam, Nur Yasin, dan Mustafa Assegaf. Rombongan BAKN ini adalah rombongan kedua DPR yang bertolak ke luar negeri di tengah bencana. Kemarin, Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR juga bertolak ke Makkah.
Eva menuturkan, rombongan BAKN DPR akan mengunjungi Parlemen Belanda khususnya komisi sektoral dan komisi anggaran. BAKN akan mempelajari bagaimana BAKN-Belanda menerapkan transparansi anggaran.
"Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Di mana transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan serta penegakan tertib hukum adalah kunci pokok berhasil tidaknya Indonesia melakukan reformasi," terang Eva.
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan kunjungan tersebut adalah atas undangan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memohon dengan sangat kehadiran DPR-RI ke Belanda.
"Ini merupakan program hibah dari pemerintah Belanda. Pembiayaan dan jadwal diatur semuanya oleh pemerintah Belanda. Kami dilematis tidak bisa membatalkan karena ada dampak politisnya," ujar Eva.
Eva berharap rakyat Indonesia memahami keberangkatan BAKN DPR ke Belanda. Sebab sejumlah fraksi di DPR melarang kunjungan tersebut.
"Kita sangat prihatin bangsa kita sedang terkena musibah. Mudah-mudahan musibah ini akan cepat berlalu. Sejumlah anggota juga dilarang fraksi," pinta Eva.
