KADER PARTAI AMANAT NASIONAL UTAMA ANGKATAN KE IV 2004   

Rabu, Februari 22, 2017

Amien Rais Sejak Lama Serukan Nasionalisasi Freeport


sangpencerah.id – Belakangan kisruh antara Pemerintah dan PT Freeport mengemuka terkait perjanjian dalam pengelolaan tambang emas di Papua, berbagai elemen dan lembaga menyuarakan dukungannya agar Indonesia lebih tegas terhadap Freeport.
Di balik itu semua sesungguhnya tokoh reformasi Prof Amien Rais sejak dahulu bahkan sejak zaman suharto berkuasa sudah sering mengkritisi dan membuka praktek penjajahan Freeport terhadap Indonesia namun banyak pihak yang tidak suka terhadap kritikan Amien Rais, bahkan beliau pun difitnah pernah menjadi Komisaris PT Freeport
Amien melihat PT Freeport seperti penyakit kanker ganas untuk perekonomian Indonesia. “Freeport itu adalah parasit, benalu, dan bahkan sudah menjadi kanker ekonomi buat bangsa,” katanya.
Jadi, lanjut Amien, Freeport ini berusaha untuk mencapai tujuan dengan segala cara ditempuh. Amien membeberkan beberapa hal seperti, pengrusakan lingkungan hidup di muka bumi. “Freeport ngemplang pajak mungkin ribuan triliun sejak tahun 1967,” katanya.
Kemudian, kata Amien, juga terjadi banyak kasus pelanggaran HAM. Ratusan orang Papua ditembaki oleh satpam Freeport karena mengais rejeki satu dua gram emas dilimbah perusahan. “Freeport selalu berusaha menyogok petinggi TNI atau Polri atau Pejabat Tinggi seolah-olah menjebak,” katanya.
Sikap Amien Rais soal Freeport terekam di jejak digital yang menyuarakan agar Indonesia lebih tegas terhadap Freeport antara lain
Menurutnya, mengembalikan Freeport ke pangkuan nasional adalah tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, Indonesia perlu mewarisi sifat Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir agar bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan korporasi-korporasi asing.
“Saya yakin jika Freeport mampu diselesaikan maka persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia tinggal yang kecil-kecil. Sebab masalah terbesar bangsa ini sejatinya adalah bermuara di Freeport, karena itu bagian dari bentuk penjajahan ekonomi bagi bangsa Indonesia.” (redaksi/sp)