Ilustrasi.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengungkapkan, PAN menginginkan adanya sanksi terhadap partai koalisi, Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang seolah hobi berbeda sikap politik dengan partai koalisi lainnya. Menurut Bima, sanksi terhadap kedua partai tersebut lebih penting dibahas ketimbang hadiah bagi partai-partai yang "setia" dengan Demokrat selaku lokomotif Setgab Koalisi.
"Yang kita concern punisment (sanksi). Harus ada yang divonis," kata Bima, seusai diskusi "Setgab: Bubar Gerak, Jalan!" di Pancoran, Jakarta, Minggu (6/3/2011).
Bima mengatakan hal tersebut menanggapi rencana evaluasi koalisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pascapengambilan keputusan atas usulan hak angket mafia pajak.
Seperti diketahui, Partai Golkar dan PKS lagi-lagi berseberangan sikap politik dengan Partai Demokrat dalam pengambilan keputusan hak angket. Bima melanjutkan, sanksi terhadap partai-partai tersebut dapat berupa pengeluaran dari Setgab.
Presiden dapat memilih untuk mengeluarkan keduanya atau salah satunya. "Kita persilakan untuk ambil posisi berbeda di luar pemerintahan. Tapi, siapa yang dikeluarkan, itu wilayah prerogatif presiden," kata Bima.
Namun, Bima seolah menekankan, dari kedua partai, PKS lebih patut dikeluarkan. "Dan kalau kita amati pernyataan para petinggi PKS itu sudah sangat siap dikeluarkan," katanya melanjutkan.
Terkait kemungkinan adanya partai yang dikeluarkan dari koalisi pascaperbedaan pendapat terhadap usulan hak angket mafia pajak, Bima mengatakan, 99 persen, Presiden akan mengambil keputusan untuk itu. "Kalau menyimak pernyataan SBY, ada kata-kata sanksi, keluar dari koalisi. Rasanya 99 persen itu akan terjadi. Kita tinggal tunggu waktu," ujarnya.
Bima juga menuturkan, selain sanksi berupa pengeluaran, partai-partai yang seolah pembangkang tersebut juga akan mendapat sanksi sosial berupa penilaian buruk dari masyarakat. "Bagaimana rakyat dapat melihat konsistensi partai apakah berjuang politis atau kesejahteraan rakyat? Ini lebih berat sanksinya," tandasnya.
Ketika disinggung mengenai hadiah yang diharapkan PAN karena sependapat dengan Demokrat terhadap usulan hak angket mafia pajak, Bima mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Termasuk soal kemungkinan penambahan kursi menteri untuk PAN. "Kalau soal jatah ditambah, kita serahkan semua pada SBY," tukasnya.
